BEKASI,||KONTENJABAR.COM – Dewan Pimpinan Pusat Forum Remaja dan Mahasiswa Bekasi (DPP FORMASI) mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi untuk segera melaksanakan tes urine secara menyeluruh terhadap seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Desakan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen dalam menjaga integritas aparatur pemerintah, meningkatkan disiplin kerja, serta memastikan lingkungan birokrasi Kabupaten Bekasi bersih dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.
Tri Handito Ketua Umum DPP FORMASI menegaskan bahwa langkah tes urine massal perlu dilakukan sebagai upaya preventif dan bentuk pengawasan terhadap aparatur sipil negara, khususnya PPPK yang jumlahnya terus bertambah seiring kebutuhan pelayanan publik di Kabupaten Bekasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi sendiri telah membuka dan mengisi ribuan formasi PPPK dalam beberapa tahun terakhir untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
“DPP FORMASI memandang tes urine merupakan langkah konkret untuk memastikan seluruh aparatur yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat berada dalam kondisi yang sehat, profesional, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba,” ujar Tri Handito Ketua Umum DPP FORMASI dalam keterangannya.
Menurut Ketum DPP FORMASI, pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga harus dimulai dari lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu, tes urine perlu dilakukan secara transparan, berkala, dan tanpa tebang pilih terhadap seluruh jajaran PPPK di Kabupaten Bekasi.
Selain itu, Josua Sekjen DPP FORMASI juga meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bekasi bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan pemeriksaan secara profesional serta menindak tegas apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemerintahan.
“DPP FORMASI akan terus mengawal upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, berintegritas, dan bebas narkoba demi terciptanya pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Bekasi,” tegasnya.
DPP FORMASI berharap Plt Bupati Bekasi segera merespons desakan tersebut dengan menerbitkan kebijakan dan langkah nyata guna menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan daerah.
Kurniawan/Dito
