JANJI TUJUH HARI JANGAN JADI ANGIN LALU! FORMASI KEPUNG DENGAN SURAT AUDIENSI, TUNTUT KEJELASAN NASIB DIRUM
- account_circle Kurniawa
- calendar_month 0 menit yang lalu
- visibility 1
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BEKASI,||KONTENJABAR.COM , – Tujuh hari berlalu sejak komitmen Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi PDAM Tirta Bhagasasi, khususnya terkait evaluasi kinerja dan sejumlah persoalan yang menjadi sorotan publik, termasuk persoalan yang melibatkan Direktur Umum, Daud Husin, S.HI.
Namun, hingga Kamis (19/11/2026), Forum Remaja dan Mahasiswa Indonesia (FORMASI) mengaku belum memperoleh kejelasan mengenai tindak lanjut maupun hasil keputusan dari komitmen tersebut.
Sebelumnya, FORMASI telah menggelar aksi demonstrasi pada 9 November 2026 dengan membawa sejumlah tuntutan terkait persoalan tata kelola dan kinerja manajemen PDAM Tirta Bhagasasi. Dalam aksi tersebut, FORMASI mendesak Bupati Bekasi selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) agar mengambil langkah konkret terhadap persoalan yang terjadi di tubuh perusahaan daerah tersebut.
Ketua DPW FORMASI Jawa Barat, Naufal Akhmad, mempertanyakan tindak lanjut janji evaluasi yang disampaikan Bupati Bekasi.
“Sudah tujuh hari berlalu, akan tetapi belum ada kabar ataupun tindak lanjut yang jelas dari Bupati Bekasi selaku Kuasa Pemilik Modal terkait proses evaluasi Direktur Umum PDAM Tirta Bhagasasi. Kami ingin mengetahui sejauh mana komitmen tersebut direalisasikan,” ujar Naufal Akhmad.
Ia juga mempertanyakan sejauh mana fungsi Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirta Bhagasasi dijalankan dalam mengawasi kinerja direksi dan memastikan tata kelola perusahaan berjalan sebagaimana mestinya.
“Kami bertanya, apakah Bupati Bekasi serius menangani persoalan ini? Kami juga mempertanyakan apakah fungsi Dewan Pengawas di PDAM Tirta Bhagasasi benar-benar berjalan dan dilaksanakan dengan semestinya. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut tanpa ada kejelasan,” tambahnya.
Naufal juga menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak hanya menyangkut evaluasi jabatan direksi, tetapi juga berkaitan dengan nasib para pekerja yang disebut belum menerima gaji.
“Kami dari Forum Remaja dan Mahasiswa Indonesia masih menunggu hasil keputusan ini, karena ada nasib para pekerja yang harus diperhatikan. Jangan sampai para pekerja terus dirugikan akibat persoalan kepemimpinan dan tata kelola perusahaan yang belum terselesaikan,” tegasnya.
FORMASI RESMI SURATI BUPATI BEKASI
Sebagai tindak lanjut atas belum adanya kejelasan tersebut, pada Jumat, 20 November 2026, Forum Remaja dan Mahasiswa Indonesia (FORMASI) secara resmi mengirimkan surat kepada Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, di Kantor Bupati Bekasi untuk meminta audiensi.
Surat audiensi tersebut bertujuan untuk melakukan tindak lanjut (follow up) sekaligus mempertanyakan jawaban dan hasil keputusan Bupati Bekasi atas tuntutan yang telah disampaikan FORMASI dalam aksi demonstrasi pada 9 November 2026.
Naufal Akhmad Hanif menyampaikan bahwa langkah bersurat tersebut merupakan bentuk keseriusan FORMASI dalam mengawal persoalan PDAM Tirta Bhagasasi agar tidak terus berlarut-larut tanpa kepastian.
“Kami hari ini bersurat kepada Bupati Kabupaten Bekasi, Asep Surya Atmaja, untuk mempertanyakan hasil keputusan evaluasi direksi, terutama terkait tuntutan pemberhentian Direktur Umum, Daud Husin, S.HI. Karena persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Harus ada kejelasan dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujar Naufal Akhmad Hanif.
FORMASI menegaskan bahwa permintaan audiensi ini merupakan bagian dari upaya menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan perusahaan milik daerah.
FORMASI berharap Bupati Bekasi dapat segera merespons surat audiensi tersebut, memberikan penjelasan secara terbuka mengenai hasil evaluasi direksi, serta memastikan adanya langkah penyelesaian terhadap persoalan hak-hak pekerja PDAM Tirta Bhagasasi.
Bagi FORMASI, persoalan ini bukan sekadar janji evaluasi, melainkan menyangkut tanggung jawab kepemimpinan, fungsi pengawasan, transparansi tata kelola perusahaan, dan nasib para pekerja.
“Kami tidak sedang meminta janji baru. Kami meminta kejelasan atas janji yang sudah disampaikan. Jangan biarkan persoalan ini terus menggantung tanpa keputusan.” ujar Naufal Akhmad Menambahkan ( Kurniawan – Dito)
- Penulis: Kurniawa

Saat ini belum ada komentar