Politik Sibuk Bertengkar, Fiskal Dibiarkan Liar: Ancaman Nyata Kebijakan Pusat terhadap Daerah

Kontenjabar.com//Jawabarat (Riyan Hidayatulloh, Ketua Himpunan Mahasiswa Persis Jawa Barat)  Panggung politik nasional belakangan ini dipenuhi kebisingan yang melelahkan. Perhatian para pengambil kebijakan tersedot oleh manuver kekuasaan, friksi antarfaksi, dan drama politik internal yang tak berkesudahan. Di balik riuh rendah perseteruan elite tersebut, ada satu kenyataan berbahaya yang luput dari sorotan: arah kebijakan fiskal pemerintah pusat dibiarkan berjalan tanpa arah empati, menekan daerah, dan mengancam kesejahteraan rakyat di tingkat akar rumput.

Kebijakan fiskal bukan sekadar deretan angka di atas kertas nota keuangan APBN. Setiap alokasi, penyesuaian, dan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) membawa konsekuensi riil terhadap denyut nadi kehidupan warga. Ketika elite politik sibuk bertikai, instrumen fiskal diperlakukan secara teknokratis-dingin tanpa memedulikan ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah.

Kondisi fiskal di daerah kian hari kian tercekik. Melalui regulasi hubungan keuangan antara pusat dan daerah, ruang gerak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terus dipersempit. Skema transfer dari pusat kian sarat dengan penguncian alokasi (earmarking), diiringi berbagai program mandatori nasional yang wajib dieksekusi pemda. Salah satu beban nyata adalah penuntasan pengangkatan aparatur, termasuk PPPK, yang implikasi anggarannya dibebankan pada kas daerah tanpa dukungan dana transfer yang berimbang dan berkelanjutan.

Dampaknya langsung terasa di Jawa Barat—provinsi dengan populasi mendekati 50 juta jiwa dan bentang wilayah yang sangat luas. Banyak kabupaten dan kota di Jawa Barat mengalami krisis ruang belanja modal. Pos anggaran tersedot habis untuk pos belanja operasional dan pegawai yang telah ditentukan pusat. Akibatnya, proyek infrastruktur dasar terhenti: perbaikan jalan rusak di pelosok tertunda, pembenahan fasilitas kesehatan primer melambat, dan peningkatan mutu sekolah terganjal keterbatasan kas daerah.

Ironi ini melahirkan pola “resentralisasi terselubung”. Daerah hanya diposisikan sebagai pemadam kebakaran dari regulasi pusat yang tidak matang, sementara kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri justru dilucuti perlahan. Semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang diperjuangkan sejak Reformasi kian tergerus, tergantikan oleh ketergantungan dan kontrol administratif yang kaku.

Pemerintah pusat dan legislator tidak boleh terus-menerus abai. Pertarungan pengaruh politik elite tidak boleh mengorbankan stabilitas fiskal daerah. Formula alokasi TKD harus ditinjau ulang secara adil berbasis beban penduduk, keleluasaan diskresi anggaran pemda harus dikembalikan, dan beban belanja pegawai akibat kebijakan pusat wajib ditopang penuh oleh kas negara.

Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA Persis) Jawa Barat menegaskan bahwa mahasiswa dan rakyat tidak akan tinggal diam melihat daerah dijadikan tumbal kelalaian fiskal. Ketika panggung politik terlalu bising mengurusi kepentingannya sendiri, sudah menjadi kewajiban nurani kita untuk terus bersuara: hentikan pertikaian elite, kembalikan keadilan fiskal bagi rakyat di daerah.

dewa askur 78