Guru Honorer Madrasah Swasta Audiensi dengan DPRD Tasikmalaya, Tuntut Kesetaraan Kesejahteraan
- account_circle adminKJ
- calendar_month Rabu, 1 Okt 2025
- visibility 1
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Tasikmalaya,||Kontenjabar.com – Rabu 1 Oktober 2025 – Perjuangan guru honorer madrasah swasta di Kabupaten Tasikmalaya terus bergulir. Rencana demonstrasi yang semula akan digelar di depan Gedung DPRD akhirnya dialihkan menjadi audiensi resmi. Para guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Madrasah (PGM) diterima langsung oleh Komisi Pendidikan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, didampingi Ketua DPRD Budi Ahdiat.
Dalam pertemuan tersebut, para guru honorer menyampaikan tuntutan utama terkait kesetaraan hak dan kesejahteraan. Mereka menilai masih terjadi diskriminasi, khususnya dalam proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Guru madrasah swasta merasa terhambat karena tidak tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga tidak bisa mengikuti seleksi P3K maupun peluang menjadi PNS.
Salah satu perwakilan guru dari kecamatan Sukaresik, Indra Widia Pajri, menegaskan bahwa pengabdian guru madrasah swasta selama ini belum sebanding dengan penghargaan yang mereka terima.
“Banyak dari kami sudah puluhan tahun mengabdi, namun tetap tersisih karena tidak masuk dalam sistem resmi pemerintah. Kami berharap aspirasi ini bisa benar-benar diperjuangkan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang membidangi pendidikan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang dilakukan PGM. Pihaknya siap menyampaikan aspirasi guru madrasah swasta kepada pemerintah pusat agar ada solusi yang adil.
Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Budi Ahdiat, yang turut mendampingi jalannya audiensi menegaskan bahwa DPRD akan mengawal aspirasi ini.
“Kami berkomitmen untuk menyuarakan kepentingan guru madrasah swasta. Perjuangan mereka adalah perjuangan kita bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan di Tasikmalaya,” ungkap Budi.
Audiensi berlangsung kondusif, penuh dialog, dan diakhiri dengan kesepahaman bahwa DPRD akan menindaklanjuti tuntutan tersebut ke tingkatan lebih tinggi. Para guru pun berharap langkah ini menjadi awal perubahan nyata dalam memperjuangkan kesejahteraan mereka.
Asep Hartawan – red
- Penulis: adminKJ
Saat ini belum ada komentar